FORMULIR PENDAFTARAN PELATIHAN KKMB PERTANAHAN
(Formulir ini bisa dimodifikasi dan halamannya bisa ditambah)
Mohon kirim segera melalui email ke ukmcare@gmail.com
PAS FOTO UKURAN BERWARNA UKURAN 3 X 4
1. Nama lengkap :
2. Tempat & tgl lahir :
3. Alamat dan No HP :
4. Pendidikan :
5. Status Perkawinan :
6. Jumlah anak :
7. Pekerjaan apa saja :
8. Nama Lembaga :
9. Sejak kapan menjadi
KKMB/BDSP :
10 Pelatihan yang pernah
diikuti :
11 Alasan mengikuti
Pelatihan KKMB
Pertanahan :
Senin, 18 Juli 2011
Rabu, 13 Juli 2011
PROGRAM PELATIHAN PELUANG USAHA SERTIFIKASI TANAH MASSAL SWADAYA DAN LARASITA
TGL 25 s/d 29 di BHAKTI ALAM (WISATA ALAM DAN PERKEBUNAN)
Desa Ngembal, Kecamatan Tutur - Nongkojajar, Pasuruan
Bagi KKMB/BDS-P GRATIS.
SILAHKAN DAFTAR KE ukmcare@gmail.com dengan menyebutkan identitas diri dan alasan mengikuti pelatihan ini.
I. Pengertian
Program Sertipikasi Tanah Massal Swadaya adalah program yang di untuk mendukung Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat Indonesia. Program ini diperuntunkan kepada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk membiayai proses sertipikasi hak kepemilikan atas tanah untuk peningkatan produktivitasnya dengan membuka akses lembaga pembiayaan perbankan. Baik dallam program Larasita (Layanan Rakyat untuk sertifikat tanah) maupun Sertifikat tanah massal swadaya (SMS).
II. Isu Pembangunan
Dalam upaya meningkatkan dinamika pembangunan ekonomi di Jawa Timur, Pemerintah telah mencanangkan program pembangunan terpadu untuk mendinamisasikan proses pembangunan ekonomi dalam suatu bingkai gerakan pembangunan ekonomi masyarakat, melalui pensertifikatan tanah masyarakat.
Dalam proses pelaksanaan program peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang substansinya menghendaki keterlibatan lembaga pembiayaan perbankan untuk mendukung upaya pengembangan bagi masyarakat, masih belum dapat dilakukan secara maksimal oleh karena terkendalakan pada kondisi aktual dilapangan, dimana sebagaian besar tanah-tanah yang menjadi sasaran inkubasi pengembangan komoditas pilihan belum seluruhnya bersertifikat untuk menjamin akses pembiayaan perbankan yang akan dilakukan. Untuk itu, hal krusial yang perlu segera dilakukan adalah menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk dapat mendefinisikan tanah-tanah yang dimilikinya.
III. Perspektif
1. Tanah belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber permodalan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
2. Banyak konflik pertanahan terjadi pada tanah-tanah masyarkat yang belum mendapatkan sertifikasi hak kepemilikannya.
3. Keterbatasan biaya pada sebagian besar masyarakat menjadi kendala dalam sertifikasi kepemilikan hak atas tanah oleh masyarakat.
4. Program Nasional Sertifikasi Kepemilikan Hak Atas Tanah (PRONA), Sertifikasi Tanah UKM masih sangat terbatas sehingga tidak dapat menjangkau kebutuhan sertifikasi secara luas.
5. Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur mengalami kendala kelembagaan dimana lembaga perbankan belum dapat berperan maksimal oleh karena sebagian besar tanah masyarakat yang berada pada daerah sentra/cluster dan didesa-desa pengembangan ekonomi banyak yang belum bersertifikat.
IV. Landasan Operasional
Adapun landasan Hukum Operasional dari pelaksanaan Program Sertifikasi Tanah Massal Swadaya (SMS) ini adalah:
1. Undang-undang no.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok agrarian (Lembaran Negara RI Tahun 1960, Nomor 104, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043):
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lemabara Negara RI tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lemabaran Negara RI Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi (Lembaran Negara RI tahun 200 Nomor 54, Tambahana lembaran Negara RI Nomor 3952)
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
5. Peraturan Menteri Negara Agragria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara
6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Stadar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional
7. Renstra BPN RI 2007-2009
8. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor 107.35 Tahun 2006
V. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai Melalui Program Kredit Sertipikat Tanah Massal Swadaya ini adalah:
1. Meningkatkan kepastian hak kepemilikan tanah bagi masyarakat kurang mampu terutama dipedesaan.
2. Memberikan pinjaman pembiayaan sertifikasi tanah dan pengembangan permodalan melalui penyediaan fasilitas perbankan bagi masyarakat kurang mampu.
3. Meningkatkan nilai tambah tanah bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Akselerasi Visi dan Misi Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur
VI. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Program Kredit Sertipikat Tanah Massal Swadaya Meliputi:
1. Fasilitas Kepada masyarakat kurang mampu untuk dapat membiayai sertifikasi hak kepemilikan atas tanah melalui pinjaman perbankan;
2. Fasilitas kepada masyarakat yang telah memiliki sertifikasi hak atas tanah untuk dapat melakukan akses perbankan dalam memenuhi kebutuhan permodalan bagi upaya pengembangan usaha.
VII. Manfaat
Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya Program Kredit Sertipikat Tanah Massal Swadaya adalah :
A. Bagi Pemerintah
1. Menjalankan prinsip “GOOD GOVERNANCE”
2. Meningkatkan asset yang dimiliki oleh masyarakat daerah terutama pedesaan
3. Terciptanya Dinamisasi ekonomi masyarakat di perkotaan
4. Terciptanya produktivitas dan nilai tambah tanah untuk peningkatan kesejahteraan masyarat serta terakselerasinya Visi dan Misi Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pemerintah Provinsi Jawa Timur
5. Meningkatkan prestasi Birokrat berbasis kinerja.
6. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat
7. Mengurangi konflik sengketa pertanahan
8. Meningkatkan pendapatan APBD
9. Meningkatkan pendapatan dari Bea Meterai
10. Meningkatkan potensi daerah
11. Mendapat penilaian positif dari masyarakat
12. Menumbuhkembangkan UKM-UKM lama mauoun baru
13. Mengurangi angka kemiskinan di Daerah
14. Melindungi masyarakat dari tengkulak atau rentenir
B. Bagi Masyarakat
1. Sebagai bukti kepemilikan Hak Atas Tanah
2. Memberikan Kepastian dan Perlindungan hukum kepada pemegang Hak Atas Tanah (Kepemilikan Kuat Secara Hukum)
3. Sertipikat Tanah dapat digunakan segagai jaminan/agunan kredit
4. Tanah bersertipikat mudah untuk dijual/dialihkan haknya
5. Meningkatkan Harga tanah, setelah disertipikatkan harga tanah meningkat antara 65%-135% dari sebelumnya. (Menurt hasil penelitian SMERU : 2002 di 9 Propinsi)
6. Masyarakat terhindar dari konflik sengketa tanah
C. Bagi Perbankan
1. Terciptanya peluang akses perbankan bagi masyarakat kurang mampu
2. Sebagai sarana untuk menyalurkan kredit
3. Memiliki jaminan/agunan dari penerima pinjaman/kredit
4. Perbankan menjalankan prinsip kehati-hatian (berdasarkan peraturan BI dan Prinsip 5 C)
5. Mendapat nasabah baru
6. Perluasan Kredit
7. Memelihara Nasabah
8. Meningkatkan Laba Perusahaaan
9. Meningkatkan jumlah nasabah
10. Promosi dan Reputasi terutama berpusat pada daerah setempat.
D. Bagi KKMB/BDS-P
1. Menjual jasa (Selling services);
2. Jaringan usaha yang baik (Good Network);
3. Mendapatkan klien baru (Get new customers);
4. Memperluas jasa pelayanan (Extension Services);
5. Memperluas area pelayanan (Wide Spectrum Customers/as a based to develop new product);
6. Meningkatkan laba (Increasing profit);
7. Perluasan pasar (Increase on Market Share);
8. Promosi dan reputasi yang baik (Promotion and good reputation)
9. Replikasi (Replication).
VIII. Komitmen Program
Program Kredit Sertipikat Tanah Massal Swadaya merupakan suatu komitmen bersama yang diiniisiasi oleh Bank Indonesia Surabaya/ Satgas KKMB Jawa Timur dengan KKMB Cira Insan Utama Consultants sebagai inisiator program kegiatan ini dan juga sebagai konsultan pendamping masyarakat pemohon sertipikat, Program ini merupakan salah satu kegiatan CIU Consultants yang kami beri nama Klinik Sertif dengan tujuan membantu masyarakat mensertipikatkan tanah dengan cara mudah, harga terjangkau dan waktu terukur yang bekerjasama dengan beberapa Perbankan dan BPR di Jawa Timur, antara lain Bank Jatim dan BPR Bank Pasar Bhakti.
Program Sertipikat Tanah Massal ini mengembalikan konsepsi Philosofis Hak Kepemilikan atas Tanah, di mana tanah yang selama ini belum menjadi sumber potensial kesejahteraan bagi pemiliknya, melalui Program Kredit Sertipikat Massal Swadaya ini akan dioptimalkan daya guna untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan mensukseskan Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Jawa Timur dimana Hak atas tanah bisa berfungsi sebagai liquit capital tetapi kenyataannya masih berposisi sebagai dead capital hanya karena belum bersertifikasi. Oleh karena itu komitmen ini sudah seharusnya mendapatkan dukungan semua pihak.
IX. Strategi dan Pendekatan
Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka pendekatan yang dilakukan dalam Program Sertifikasi Tanah Massal Swadaya ini adalah :
1. Tanah yang akan menjadi sasaran sertifikasi adalah tanah yang belum bersertipikat, yang berada di Jawa Timur dan memenuhi ketentuan teknis, ketentuan administatif dan yuridis sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
2. Letak Tanah yang akan menjadi sasaran sertifikasi adalah tanah milik masyarakat secara massal/berkelompok/blok yang bidang tanahnya satu dengan yang lainnya berbatasan dan dilaksanakan secara serentak. Secara massal/berkelompok/blok minimal 30 bidang, sehingga dalam satu desa/kelurahan dapat terdiri dari beberapa kelompok/blok.
3. Untuk memberikan penguatan terhadap ketetapan dan keberhasilan Program ini, maka CIU Consultants akan melakukan pendampingan, khususnya dalam proses permohonan sertipikat tanah dan rencana pembiayaan pensertipikatan tanah bagi pemilik tanah yang tanahnya belum bersertifikat.
X. Pembiayaan
Pembiayaan Proses sertifikasi tanah massal swadaya ini merupakan kerjasama antara KKM dengan perbankan untuk disalurkan kepada masyarakat UMKM yang sedang mengajukan sertiifikasi tanah.
XI. Pemberkasan
1. Kelengkapan berkas permohonan hak dalam kegiatan sertifikasi tanah massal swadaya ini harus tetap memenuhi persyaratan teknis dan yuridis yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
2. Permohonan diajukan secara kelompok / blok dan serentak, melalui Kepala Desa / Lurah yang bersangkutan atau ketua kelompoknya.
3. Berkas permohonan hak, dalam rangka sertiifikasi ntanah massal swadaya Kantor Pertanahan yang diterima di beri tanda ”SMS” atau ”Larasita”
XII. Ketentuan Lain
1. Masing-masing Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota membentuk tim koordinasi pelaksanaan SMS/Larasita, yang keanggotaannya internal Kantor Pertanahan.
2. Kepala Kantor Pertanahan menujuk/menugaskan Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan sebagai Ketua Tim Koordinasi tersebut.
3. Tim Koordinasi ini mempunyai tugas dan tanggung jawab atas kelancaran penyelesaian sertipikat kegiatan SMS/Larasita, sehingga dapat tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan.
XIII. Asuransi
Peserta Program Kredit Sertipikat Massal Swadaya ini, diikutkan program Asuransi Jiwa dan Assuransi Kredit. Sehingga apabila peserta Program ini meninggal dunia, maka kewajiban melunasi kredit adalah tanggung jawab perusahaan asuransi dan kalau kreditnya macet menjadi tanggung jawab Lembaga Penjaminan Kredit.
XIV. Lampiran
Dalam proposal ini kami lampirkan :
1. ..............
2. ..................
3. .........................
XV. Lain – Lain
Pelatihan sertifikasi tanah massal swadaya ini telah dilaksanakan :
1. Di Kantor Klinik UMKM Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
2. Di Kantor Bank Indonesia Jember.
Demikian Proposal ini kami buat, dengan harapan dapat terjalin kerjasama kemitraan antara Kantor Pertanahan, Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) dan Perbankan sehingga bisa memantu memberdayakan dan memandirikan UMKM melalui seritidikasi tanah massal swadaya dan kredit sertifikat tanah massa.
Pelatihan Sertifikasi Tanah Massal
Peluang usaha, Implementasinya.
Waktu Pelatihan :
Pelatihan ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari , mulai hari ...............s/d hari ....., tanggal ................ s/d .............., mulai Pukul 08.30 – 21.00.
Tempat :
Di ……………………..
Metode Pelatihan :
1. Teori di dalam kelas (in class)
2. In Field Training (praktek di lapangan)
3. Magang kerja di kantor KKMB maupun dilapangan.
Materi Pelatihan :
I JASA PENGEMBANGAN USAHA SERTIPIKAT TANAH
A Aspek Kelembagaan
B Peluang Pasar
C Kemampuan Memasarkan Diri
D Profesionalisme
II MEMULAI USAHA
A Kondisi Pendaftaran tanah
B Potensi Pasar
C Memasarkan Layanan Jasa
D Sosialisasi Program
E Diagram proses Sertipikasi Tanah Massal Swadaya
F Penyusunan Anggaran
III PARA PIHAK DALAM PENGURUSAN SERTIFIKAT TANAH
A Latar Belakang
B Maksud
C Tujuan
D Manfaat
E Alur ( Flowchart ) Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Tanah
F Alur Proses ( Kegiatan )
G Manfaat Bagi Masyarakat - UKM
H Manfaat Bagi per- Bank - an
I Manfaat Bagi BDS Provider /KKMB
J Manfaat Bagi Pemerintah
IV PROGRAM SERTIPIKAT TANAH MASSAL
A Mengenal Program Sertipikat Massal
B Layanan Pertanahan Berbasis Teknologi
V PELAYANAN PERTANAHAN
A Tata Cara Pensertipikatan Tanah Secara Massal Swadaya
B Macam-Macam Pelayanan Pertanahan
VI KRETERIA CALON PESERTA KEGIATAN SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH
A Kreteria Subyek
B Kreteria Obyek
C Peserta Terpilih
D Persyaratan Pengusaha Mikro dan Kecil Penerima Kredit untuk Memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah
E Tata Cara Seleksi Pengusaha Mikro dan Kecil Penerima Kredit untuk Memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah
VII PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN / PERBANKAN UNTUK SERTIPIKAT TANAH *)
A Prospek Pembiayaan Sertipikat Tanah Bagi Bank / Lembaga Keuangan Non Perbankan
B Pembiayaan Kredit
C Pengikatan Kredit, Angsuran, dll
D Monitoring Kredit
VIII SELAYANG PANDANG TENTANG BPN
A Tentang BN RI
B Rencana Strategis BPNRI 2007-2009
C 11 Agenda BPN RI
D Program BPN RI 2008
E Standard Prosedur Operasi Pengaturan & Pelayanan (SPOPP)
F Kartu Kendali
IX. PRAKTEK, PRAKTEK LAPANGAN DAN MAGANG
A Sosialisasi Program kepada Warga Pem ohon Sertifikat
B Negosiasi dengan Kepada Kepala Desa/Lurah, Camat, PPAT/Notaris, Koperasi/Ketua Kelompok
C Membuat MoU dengan : Koperasi/Kelompok, Kantor Pertanahan, Perbankan, Surat Kuasa, Dokumen Bank untuk Koperasi/ Ketua Kelompok, Bank, Kantor Pertanahan.
D Tata cara pengisian formulir pendaftaran
E Tata cara membaca buku C desa
F Tata cara pemberkasan permohonan
G Taca cara memasukkan berkas ke Kantor Pertanahan
H Tata cara pembayaran pendaftaran tanah
I Tata Cara memonitor perjalanan berkas di Kantor pertanahan
J Pendampingan penetapan batas dan pengukuran tanah,
K Pendampingan Panitia “A” dan pengumuman
L Pengambilan produk : sertifikat yang sudah jadi.
M Penyerahan sertifikat tanah kepada bank sebagai jaminan Kredit
N Mendampingi UMKM pemohon sertifikat tanah dalam Akad Kredit.
I Mendampingi ke kantor pajak (BPHTB dan PBB)
Manfaaat apa yang akan anda peroleh ?
Manfaat yang akan diperoleh para peserta dalam mengikuti pelatihan ini adalah :
1. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan mengurus sertipikat tanah massal
2. Mampu bernegosiasi dengan BPN untuk membantu sertipikat tanah massal
3. Mampu bernegosiasi dengan perbankan untuk pembiayaan sertipikat massal
4. Mampu bekerjasama dengan PPAT dan kepala desa / lurah
5. Mampu memperoleh peluang usaha dalam membantu masyarakat dan pemerintah dalam sertipikasi tanah massal
6. Membuka Lapangan Kerja baru
7. Mampu menjadi lembaga intermediasi antara masyarakat dengan Lurah/Kepala Desa, Camat, PPAT, BPN dan Kantor Palayanan Pajak.
Syarat Peserta mengikuti pelatihan :
1. Pendidikan Minimun D3 (berbagai latar belakang program studi)
2. Mempunyai kemauan yang kuat untuk membantu masyarakat UMKM
Syarat khusus/Profesional peserta :
1. Menyukai tantangan, menyukai pekerjaan lapangan, mampu bekerja dibawah tekanan, dan mempunyai nyali yang kuat.
2. Tidak sedang dihinggapi “penyakit mental blok”
3. Mampu membangun net work dan berkerja secara sinergis.
Peserta memperoleh :
1. Materi Pelatihan
2. CD Sosialisasi Program Sertifikasi Tanah.
Trainer :
1. M.Tasrifin, SH,MH,MM & Patners.
Adalah Direktur KKMB Citra Insan Utama Consultant.
Fee Pelatiahan :
Negosiasi.
Waktu dan Tempat Pendaftaran :
Pendaftaran dibuka mulai tanggal ............ s/d ..................,
1. Di Kantor KKMB Citra Insan Utama Consultant, Puri Surja Jaya, Jalan Paris barat II Blok A4 No 12, Sidoarjo, telp/Faks 031-8915661 HP 08123181413
2. Sekretariat Forum KKMB, BI Surabaya lantai 6 CP Ibu Dewi
CALON PESERTA PELATIHAN
Sertifikat Tanah Massal Swadaya
NO PESERTA MANFAAT
1. Perguruan Tinggi 1. Menambah kemampuan Soft Skill Dosen/mahasiswa
2. Menambah kecakapan praktis yang ber manfaat bagi Dosen/ mahasiswa sebagai intrepeneur.
3. Bekal KKN / KKL Tematik yang berbasis kebutuhan masyarakat.
4. Mempraktekkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah.
2.
Dinas :
1. Koperasi & PKM
2. Perindustrian dan
Perdagangan
3. Pertanian
4. Kelautan & Perikanan.
1. Sinergi dengan pokja sertipikasi tanah
2. Sumber pembiayaan/kredit sertipikasi tanah.
3. Kerjasama dengan BDS-P/KKMB
4. Profesi baru setelah pensiun
5. Optimalisasi MoU Menteri ybs dengan
Kepala BPN RI
6. Comunity Development.
7. Good Corporate Governance
8. Public Services.
4.
Service Provider :
1. BDS-P/KKMB
2. LSM
3. Konsultan
4. LPM Perguruan
5. Tinggi
6. Satgas KKMB
7. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 1. Menjual jasa (Selling services);
2. Jaringan usaha yang baik (Good Network);
3. Mendapatkan klien baru (Get new customers);
4. Memperluas jasa pelayanan (Extension Services);
5. Memperluas area pelayanan (Wide Spectrum Customers / as a based to develop new product);
6. Meningkatkan laba (Increasing profit);
7. Perluasan pasar (Increase on Market Share);
8. Promosi dan reputasi yang baik (Promotion and good reputation)
9. Replikasi (Replication). Khusus untuk Lembaga pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi dapat untuk KKN Tematik
5. Birokrasi :
1. Bapekab, Bapeko
2. Staf PPAT Kecamatan/Notaris
3. Lurah/ Kades
1. Menjadi Fasilitator Masyarakat
2. Pelayanan Publik
3. Tertib Administrasi Pertanahan
4. Percepatan pelayanan
5. Peningkatan professionalisme.
6. Melakukan pemberdayaan masyarakat
6. Assosiasi Profesi :
1. GAPPI/MAPPI
2. BDS-P/KKMB
3. Kadin/Kadin UKM
1. Menambah pengetahuan praktek
2. Peluang usaha baru
3. Membina masyarakat atau anggotanya.
7. ORMAS
1. Pedidikan
2. Sosial
3. Keagamaan 1. Sertifikasi asset tanah milik organisasi
2. Inventarisasi nilai asset
3. Sertifikasi tanah waqaf
4. Menhindarkan diri dari konflik sengketa tanah dikemudian hari
8. Partai Politik. 1. Sarana Bakti sosial kepada masyarakat kostituen maupun simpatisasan
2. Kampanye citra diri posistif
9. Peminat umum lainnya 1. Membuka lapangan pekerjaan.
2. Menambah kecakapan praktis.
Desa Ngembal, Kecamatan Tutur - Nongkojajar, Pasuruan
Bagi KKMB/BDS-P GRATIS.
SILAHKAN DAFTAR KE ukmcare@gmail.com dengan menyebutkan identitas diri dan alasan mengikuti pelatihan ini.
I. Pengertian
Program Sertipikasi Tanah Massal Swadaya adalah program yang di untuk mendukung Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat Indonesia. Program ini diperuntunkan kepada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk membiayai proses sertipikasi hak kepemilikan atas tanah untuk peningkatan produktivitasnya dengan membuka akses lembaga pembiayaan perbankan. Baik dallam program Larasita (Layanan Rakyat untuk sertifikat tanah) maupun Sertifikat tanah massal swadaya (SMS).
II. Isu Pembangunan
Dalam upaya meningkatkan dinamika pembangunan ekonomi di Jawa Timur, Pemerintah telah mencanangkan program pembangunan terpadu untuk mendinamisasikan proses pembangunan ekonomi dalam suatu bingkai gerakan pembangunan ekonomi masyarakat, melalui pensertifikatan tanah masyarakat.
Dalam proses pelaksanaan program peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang substansinya menghendaki keterlibatan lembaga pembiayaan perbankan untuk mendukung upaya pengembangan bagi masyarakat, masih belum dapat dilakukan secara maksimal oleh karena terkendalakan pada kondisi aktual dilapangan, dimana sebagaian besar tanah-tanah yang menjadi sasaran inkubasi pengembangan komoditas pilihan belum seluruhnya bersertifikat untuk menjamin akses pembiayaan perbankan yang akan dilakukan. Untuk itu, hal krusial yang perlu segera dilakukan adalah menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk dapat mendefinisikan tanah-tanah yang dimilikinya.
III. Perspektif
1. Tanah belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber permodalan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
2. Banyak konflik pertanahan terjadi pada tanah-tanah masyarkat yang belum mendapatkan sertifikasi hak kepemilikannya.
3. Keterbatasan biaya pada sebagian besar masyarakat menjadi kendala dalam sertifikasi kepemilikan hak atas tanah oleh masyarakat.
4. Program Nasional Sertifikasi Kepemilikan Hak Atas Tanah (PRONA), Sertifikasi Tanah UKM masih sangat terbatas sehingga tidak dapat menjangkau kebutuhan sertifikasi secara luas.
5. Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur mengalami kendala kelembagaan dimana lembaga perbankan belum dapat berperan maksimal oleh karena sebagian besar tanah masyarakat yang berada pada daerah sentra/cluster dan didesa-desa pengembangan ekonomi banyak yang belum bersertifikat.
IV. Landasan Operasional
Adapun landasan Hukum Operasional dari pelaksanaan Program Sertifikasi Tanah Massal Swadaya (SMS) ini adalah:
1. Undang-undang no.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok agrarian (Lembaran Negara RI Tahun 1960, Nomor 104, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043):
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lemabara Negara RI tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lemabaran Negara RI Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi (Lembaran Negara RI tahun 200 Nomor 54, Tambahana lembaran Negara RI Nomor 3952)
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
5. Peraturan Menteri Negara Agragria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara
6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Stadar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional
7. Renstra BPN RI 2007-2009
8. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor 107.35 Tahun 2006
V. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai Melalui Program Kredit Sertipikat Tanah Massal Swadaya ini adalah:
1. Meningkatkan kepastian hak kepemilikan tanah bagi masyarakat kurang mampu terutama dipedesaan.
2. Memberikan pinjaman pembiayaan sertifikasi tanah dan pengembangan permodalan melalui penyediaan fasilitas perbankan bagi masyarakat kurang mampu.
3. Meningkatkan nilai tambah tanah bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Akselerasi Visi dan Misi Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur
VI. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Program Kredit Sertipikat Tanah Massal Swadaya Meliputi:
1. Fasilitas Kepada masyarakat kurang mampu untuk dapat membiayai sertifikasi hak kepemilikan atas tanah melalui pinjaman perbankan;
2. Fasilitas kepada masyarakat yang telah memiliki sertifikasi hak atas tanah untuk dapat melakukan akses perbankan dalam memenuhi kebutuhan permodalan bagi upaya pengembangan usaha.
VII. Manfaat
Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya Program Kredit Sertipikat Tanah Massal Swadaya adalah :
A. Bagi Pemerintah
1. Menjalankan prinsip “GOOD GOVERNANCE”
2. Meningkatkan asset yang dimiliki oleh masyarakat daerah terutama pedesaan
3. Terciptanya Dinamisasi ekonomi masyarakat di perkotaan
4. Terciptanya produktivitas dan nilai tambah tanah untuk peningkatan kesejahteraan masyarat serta terakselerasinya Visi dan Misi Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pemerintah Provinsi Jawa Timur
5. Meningkatkan prestasi Birokrat berbasis kinerja.
6. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat
7. Mengurangi konflik sengketa pertanahan
8. Meningkatkan pendapatan APBD
9. Meningkatkan pendapatan dari Bea Meterai
10. Meningkatkan potensi daerah
11. Mendapat penilaian positif dari masyarakat
12. Menumbuhkembangkan UKM-UKM lama mauoun baru
13. Mengurangi angka kemiskinan di Daerah
14. Melindungi masyarakat dari tengkulak atau rentenir
B. Bagi Masyarakat
1. Sebagai bukti kepemilikan Hak Atas Tanah
2. Memberikan Kepastian dan Perlindungan hukum kepada pemegang Hak Atas Tanah (Kepemilikan Kuat Secara Hukum)
3. Sertipikat Tanah dapat digunakan segagai jaminan/agunan kredit
4. Tanah bersertipikat mudah untuk dijual/dialihkan haknya
5. Meningkatkan Harga tanah, setelah disertipikatkan harga tanah meningkat antara 65%-135% dari sebelumnya. (Menurt hasil penelitian SMERU : 2002 di 9 Propinsi)
6. Masyarakat terhindar dari konflik sengketa tanah
C. Bagi Perbankan
1. Terciptanya peluang akses perbankan bagi masyarakat kurang mampu
2. Sebagai sarana untuk menyalurkan kredit
3. Memiliki jaminan/agunan dari penerima pinjaman/kredit
4. Perbankan menjalankan prinsip kehati-hatian (berdasarkan peraturan BI dan Prinsip 5 C)
5. Mendapat nasabah baru
6. Perluasan Kredit
7. Memelihara Nasabah
8. Meningkatkan Laba Perusahaaan
9. Meningkatkan jumlah nasabah
10. Promosi dan Reputasi terutama berpusat pada daerah setempat.
D. Bagi KKMB/BDS-P
1. Menjual jasa (Selling services);
2. Jaringan usaha yang baik (Good Network);
3. Mendapatkan klien baru (Get new customers);
4. Memperluas jasa pelayanan (Extension Services);
5. Memperluas area pelayanan (Wide Spectrum Customers/as a based to develop new product);
6. Meningkatkan laba (Increasing profit);
7. Perluasan pasar (Increase on Market Share);
8. Promosi dan reputasi yang baik (Promotion and good reputation)
9. Replikasi (Replication).
VIII. Komitmen Program
Program Kredit Sertipikat Tanah Massal Swadaya merupakan suatu komitmen bersama yang diiniisiasi oleh Bank Indonesia Surabaya/ Satgas KKMB Jawa Timur dengan KKMB Cira Insan Utama Consultants sebagai inisiator program kegiatan ini dan juga sebagai konsultan pendamping masyarakat pemohon sertipikat, Program ini merupakan salah satu kegiatan CIU Consultants yang kami beri nama Klinik Sertif dengan tujuan membantu masyarakat mensertipikatkan tanah dengan cara mudah, harga terjangkau dan waktu terukur yang bekerjasama dengan beberapa Perbankan dan BPR di Jawa Timur, antara lain Bank Jatim dan BPR Bank Pasar Bhakti.
Program Sertipikat Tanah Massal ini mengembalikan konsepsi Philosofis Hak Kepemilikan atas Tanah, di mana tanah yang selama ini belum menjadi sumber potensial kesejahteraan bagi pemiliknya, melalui Program Kredit Sertipikat Massal Swadaya ini akan dioptimalkan daya guna untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan mensukseskan Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Jawa Timur dimana Hak atas tanah bisa berfungsi sebagai liquit capital tetapi kenyataannya masih berposisi sebagai dead capital hanya karena belum bersertifikasi. Oleh karena itu komitmen ini sudah seharusnya mendapatkan dukungan semua pihak.
IX. Strategi dan Pendekatan
Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka pendekatan yang dilakukan dalam Program Sertifikasi Tanah Massal Swadaya ini adalah :
1. Tanah yang akan menjadi sasaran sertifikasi adalah tanah yang belum bersertipikat, yang berada di Jawa Timur dan memenuhi ketentuan teknis, ketentuan administatif dan yuridis sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
2. Letak Tanah yang akan menjadi sasaran sertifikasi adalah tanah milik masyarakat secara massal/berkelompok/blok yang bidang tanahnya satu dengan yang lainnya berbatasan dan dilaksanakan secara serentak. Secara massal/berkelompok/blok minimal 30 bidang, sehingga dalam satu desa/kelurahan dapat terdiri dari beberapa kelompok/blok.
3. Untuk memberikan penguatan terhadap ketetapan dan keberhasilan Program ini, maka CIU Consultants akan melakukan pendampingan, khususnya dalam proses permohonan sertipikat tanah dan rencana pembiayaan pensertipikatan tanah bagi pemilik tanah yang tanahnya belum bersertifikat.
X. Pembiayaan
Pembiayaan Proses sertifikasi tanah massal swadaya ini merupakan kerjasama antara KKM dengan perbankan untuk disalurkan kepada masyarakat UMKM yang sedang mengajukan sertiifikasi tanah.
XI. Pemberkasan
1. Kelengkapan berkas permohonan hak dalam kegiatan sertifikasi tanah massal swadaya ini harus tetap memenuhi persyaratan teknis dan yuridis yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
2. Permohonan diajukan secara kelompok / blok dan serentak, melalui Kepala Desa / Lurah yang bersangkutan atau ketua kelompoknya.
3. Berkas permohonan hak, dalam rangka sertiifikasi ntanah massal swadaya Kantor Pertanahan yang diterima di beri tanda ”SMS” atau ”Larasita”
XII. Ketentuan Lain
1. Masing-masing Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota membentuk tim koordinasi pelaksanaan SMS/Larasita, yang keanggotaannya internal Kantor Pertanahan.
2. Kepala Kantor Pertanahan menujuk/menugaskan Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan sebagai Ketua Tim Koordinasi tersebut.
3. Tim Koordinasi ini mempunyai tugas dan tanggung jawab atas kelancaran penyelesaian sertipikat kegiatan SMS/Larasita, sehingga dapat tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan.
XIII. Asuransi
Peserta Program Kredit Sertipikat Massal Swadaya ini, diikutkan program Asuransi Jiwa dan Assuransi Kredit. Sehingga apabila peserta Program ini meninggal dunia, maka kewajiban melunasi kredit adalah tanggung jawab perusahaan asuransi dan kalau kreditnya macet menjadi tanggung jawab Lembaga Penjaminan Kredit.
XIV. Lampiran
Dalam proposal ini kami lampirkan :
1. ..............
2. ..................
3. .........................
XV. Lain – Lain
Pelatihan sertifikasi tanah massal swadaya ini telah dilaksanakan :
1. Di Kantor Klinik UMKM Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
2. Di Kantor Bank Indonesia Jember.
Demikian Proposal ini kami buat, dengan harapan dapat terjalin kerjasama kemitraan antara Kantor Pertanahan, Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) dan Perbankan sehingga bisa memantu memberdayakan dan memandirikan UMKM melalui seritidikasi tanah massal swadaya dan kredit sertifikat tanah massa.
Pelatihan Sertifikasi Tanah Massal
Peluang usaha, Implementasinya.
Waktu Pelatihan :
Pelatihan ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari , mulai hari ...............s/d hari ....., tanggal ................ s/d .............., mulai Pukul 08.30 – 21.00.
Tempat :
Di ……………………..
Metode Pelatihan :
1. Teori di dalam kelas (in class)
2. In Field Training (praktek di lapangan)
3. Magang kerja di kantor KKMB maupun dilapangan.
Materi Pelatihan :
I JASA PENGEMBANGAN USAHA SERTIPIKAT TANAH
A Aspek Kelembagaan
B Peluang Pasar
C Kemampuan Memasarkan Diri
D Profesionalisme
II MEMULAI USAHA
A Kondisi Pendaftaran tanah
B Potensi Pasar
C Memasarkan Layanan Jasa
D Sosialisasi Program
E Diagram proses Sertipikasi Tanah Massal Swadaya
F Penyusunan Anggaran
III PARA PIHAK DALAM PENGURUSAN SERTIFIKAT TANAH
A Latar Belakang
B Maksud
C Tujuan
D Manfaat
E Alur ( Flowchart ) Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Tanah
F Alur Proses ( Kegiatan )
G Manfaat Bagi Masyarakat - UKM
H Manfaat Bagi per- Bank - an
I Manfaat Bagi BDS Provider /KKMB
J Manfaat Bagi Pemerintah
IV PROGRAM SERTIPIKAT TANAH MASSAL
A Mengenal Program Sertipikat Massal
B Layanan Pertanahan Berbasis Teknologi
V PELAYANAN PERTANAHAN
A Tata Cara Pensertipikatan Tanah Secara Massal Swadaya
B Macam-Macam Pelayanan Pertanahan
VI KRETERIA CALON PESERTA KEGIATAN SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH
A Kreteria Subyek
B Kreteria Obyek
C Peserta Terpilih
D Persyaratan Pengusaha Mikro dan Kecil Penerima Kredit untuk Memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah
E Tata Cara Seleksi Pengusaha Mikro dan Kecil Penerima Kredit untuk Memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah
VII PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN / PERBANKAN UNTUK SERTIPIKAT TANAH *)
A Prospek Pembiayaan Sertipikat Tanah Bagi Bank / Lembaga Keuangan Non Perbankan
B Pembiayaan Kredit
C Pengikatan Kredit, Angsuran, dll
D Monitoring Kredit
VIII SELAYANG PANDANG TENTANG BPN
A Tentang BN RI
B Rencana Strategis BPNRI 2007-2009
C 11 Agenda BPN RI
D Program BPN RI 2008
E Standard Prosedur Operasi Pengaturan & Pelayanan (SPOPP)
F Kartu Kendali
IX. PRAKTEK, PRAKTEK LAPANGAN DAN MAGANG
A Sosialisasi Program kepada Warga Pem ohon Sertifikat
B Negosiasi dengan Kepada Kepala Desa/Lurah, Camat, PPAT/Notaris, Koperasi/Ketua Kelompok
C Membuat MoU dengan : Koperasi/Kelompok, Kantor Pertanahan, Perbankan, Surat Kuasa, Dokumen Bank untuk Koperasi/ Ketua Kelompok, Bank, Kantor Pertanahan.
D Tata cara pengisian formulir pendaftaran
E Tata cara membaca buku C desa
F Tata cara pemberkasan permohonan
G Taca cara memasukkan berkas ke Kantor Pertanahan
H Tata cara pembayaran pendaftaran tanah
I Tata Cara memonitor perjalanan berkas di Kantor pertanahan
J Pendampingan penetapan batas dan pengukuran tanah,
K Pendampingan Panitia “A” dan pengumuman
L Pengambilan produk : sertifikat yang sudah jadi.
M Penyerahan sertifikat tanah kepada bank sebagai jaminan Kredit
N Mendampingi UMKM pemohon sertifikat tanah dalam Akad Kredit.
I Mendampingi ke kantor pajak (BPHTB dan PBB)
Manfaaat apa yang akan anda peroleh ?
Manfaat yang akan diperoleh para peserta dalam mengikuti pelatihan ini adalah :
1. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan mengurus sertipikat tanah massal
2. Mampu bernegosiasi dengan BPN untuk membantu sertipikat tanah massal
3. Mampu bernegosiasi dengan perbankan untuk pembiayaan sertipikat massal
4. Mampu bekerjasama dengan PPAT dan kepala desa / lurah
5. Mampu memperoleh peluang usaha dalam membantu masyarakat dan pemerintah dalam sertipikasi tanah massal
6. Membuka Lapangan Kerja baru
7. Mampu menjadi lembaga intermediasi antara masyarakat dengan Lurah/Kepala Desa, Camat, PPAT, BPN dan Kantor Palayanan Pajak.
Syarat Peserta mengikuti pelatihan :
1. Pendidikan Minimun D3 (berbagai latar belakang program studi)
2. Mempunyai kemauan yang kuat untuk membantu masyarakat UMKM
Syarat khusus/Profesional peserta :
1. Menyukai tantangan, menyukai pekerjaan lapangan, mampu bekerja dibawah tekanan, dan mempunyai nyali yang kuat.
2. Tidak sedang dihinggapi “penyakit mental blok”
3. Mampu membangun net work dan berkerja secara sinergis.
Peserta memperoleh :
1. Materi Pelatihan
2. CD Sosialisasi Program Sertifikasi Tanah.
Trainer :
1. M.Tasrifin, SH,MH,MM & Patners.
Adalah Direktur KKMB Citra Insan Utama Consultant.
Fee Pelatiahan :
Negosiasi.
Waktu dan Tempat Pendaftaran :
Pendaftaran dibuka mulai tanggal ............ s/d ..................,
1. Di Kantor KKMB Citra Insan Utama Consultant, Puri Surja Jaya, Jalan Paris barat II Blok A4 No 12, Sidoarjo, telp/Faks 031-8915661 HP 08123181413
2. Sekretariat Forum KKMB, BI Surabaya lantai 6 CP Ibu Dewi
CALON PESERTA PELATIHAN
Sertifikat Tanah Massal Swadaya
NO PESERTA MANFAAT
1. Perguruan Tinggi 1. Menambah kemampuan Soft Skill Dosen/mahasiswa
2. Menambah kecakapan praktis yang ber manfaat bagi Dosen/ mahasiswa sebagai intrepeneur.
3. Bekal KKN / KKL Tematik yang berbasis kebutuhan masyarakat.
4. Mempraktekkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah.
2.
Dinas :
1. Koperasi & PKM
2. Perindustrian dan
Perdagangan
3. Pertanian
4. Kelautan & Perikanan.
1. Sinergi dengan pokja sertipikasi tanah
2. Sumber pembiayaan/kredit sertipikasi tanah.
3. Kerjasama dengan BDS-P/KKMB
4. Profesi baru setelah pensiun
5. Optimalisasi MoU Menteri ybs dengan
Kepala BPN RI
6. Comunity Development.
7. Good Corporate Governance
8. Public Services.
4.
Service Provider :
1. BDS-P/KKMB
2. LSM
3. Konsultan
4. LPM Perguruan
5. Tinggi
6. Satgas KKMB
7. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 1. Menjual jasa (Selling services);
2. Jaringan usaha yang baik (Good Network);
3. Mendapatkan klien baru (Get new customers);
4. Memperluas jasa pelayanan (Extension Services);
5. Memperluas area pelayanan (Wide Spectrum Customers / as a based to develop new product);
6. Meningkatkan laba (Increasing profit);
7. Perluasan pasar (Increase on Market Share);
8. Promosi dan reputasi yang baik (Promotion and good reputation)
9. Replikasi (Replication). Khusus untuk Lembaga pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi dapat untuk KKN Tematik
5. Birokrasi :
1. Bapekab, Bapeko
2. Staf PPAT Kecamatan/Notaris
3. Lurah/ Kades
1. Menjadi Fasilitator Masyarakat
2. Pelayanan Publik
3. Tertib Administrasi Pertanahan
4. Percepatan pelayanan
5. Peningkatan professionalisme.
6. Melakukan pemberdayaan masyarakat
6. Assosiasi Profesi :
1. GAPPI/MAPPI
2. BDS-P/KKMB
3. Kadin/Kadin UKM
1. Menambah pengetahuan praktek
2. Peluang usaha baru
3. Membina masyarakat atau anggotanya.
7. ORMAS
1. Pedidikan
2. Sosial
3. Keagamaan 1. Sertifikasi asset tanah milik organisasi
2. Inventarisasi nilai asset
3. Sertifikasi tanah waqaf
4. Menhindarkan diri dari konflik sengketa tanah dikemudian hari
8. Partai Politik. 1. Sarana Bakti sosial kepada masyarakat kostituen maupun simpatisasan
2. Kampanye citra diri posistif
9. Peminat umum lainnya 1. Membuka lapangan pekerjaan.
2. Menambah kecakapan praktis.
Pembentukan Koperasi IKA UNISI JATIM
Bertempat di Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akte Koperasi HR.Ibnu Arly,SH,MKn pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 ditanda tangani Akte Pendirian Koperasi "IKA UNISI JATIM" Koperasi ini didirikan oleh para alumni Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang bertempat tinggal di Jawa Timur. Salah satu Unit usaha Koperasi ini adalah baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam rangka memberdayakan dan memandirikan UMKMK di Jawa Timur. Terkumpul modal awal sebesar Rp 400.000.000,- dari para alumni UII di Jawa Timur pada waktu twmu alumni di Universitas Islam Mojopahit (UNIM) Mojokerto. Sebagai pengurus Koperasi Ika Unisi Jatim adalah :
Ketua I : M.Tasrifin, Ketua II : Ir. Zubaidah. Sekretaris : Tomy C Gutomo,SE. Bendahara : Alfina Nur Utami, SE Wakil Bendahara : Elce Mareta,ST. Badan Pengawan, Ketua : Drs.HM. Faried, Drs.H.Suwardi Bugis dan Drs. Abdul Haris,SH,MSi. Kantor Koperasi di Jalan A Yani 256 Surabaya. Menghimbau para alumni agar mendaftar sebagai anggota.
Ketua I : M.Tasrifin, Ketua II : Ir. Zubaidah. Sekretaris : Tomy C Gutomo,SE. Bendahara : Alfina Nur Utami, SE Wakil Bendahara : Elce Mareta,ST. Badan Pengawan, Ketua : Drs.HM. Faried, Drs.H.Suwardi Bugis dan Drs. Abdul Haris,SH,MSi. Kantor Koperasi di Jalan A Yani 256 Surabaya. Menghimbau para alumni agar mendaftar sebagai anggota.
Senin, 31 Januari 2011
Komitmen Tegakkan Hukum
TEGALSARI - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA-UII) Mahfud MD. meminta agar alumni menjaga komitmen untuk selalu patuh dan taat terhadap hukum. Hal tersebut disampaikan dalam musyawarah wilayah (muswil) dan reuni akbar DPW-IKA UII Jatim di Hotel JW Mariott,Surabaya (30/1).
Menurut Mahfud, organisasi keluarga yang dibentuk alumni UII tidak sekedar mengumpulkan para alumnus. Dia berharap, seluruh alumnus mampu menunjukkan keseriusan dalam penegakkan hukum. Termasuk menuntaskan kasus Kurupsi di Indonesia. "Untuk memberantas kejahatan, kita harus saling berkoordinasi dalam kebenaran" tandasnya.
Pria kelahiran Sampang, Madura itu mencontohkan menjamurnya mafia hukum di Indonesia. Kata Mahfud, hal itu menggambarkan pengorganisasian kebenaran yang belum kuat. "Jika kebenaran tidak diorganisasikan dengan baik nanti dikalahkan kezaliman", tuturnya.
Menurut Mahfud komitmen tersebut tidak hanya ditunjukkan kepada Pengurus DPW IKA-UII Jatim, tapi juga disampaikan untuk seluruh alumnusnya baik mereka yang bekerja sebagai penegak hukum maupun diperusahaan atau wirausaha. "Contohnya banyak . Misalnya pejabat yang sudah lengser lalu dimintai pertanggung jawaban atas perilakukan yang dilakukan dulu" tuturnya.
Mahfud berharap organisasi kekeluargaan seperti IKA-UII tidak dicampurkan dengan permasalahan politik praktis. Dia menyarankan alumni dengan berpolitik inspiratif demi membantu pembangunan negata. "Sebab politi praktis itu bukan organisasi. Bukan juga partisipan politik" tegas Mahfud.
Mahfud melantik Pengurus DPW IKA - UII Jatim Piriode 2011-2016 yang diketuai Ikhsan Suedi, Pemilik Citra Gading Group. Dalam Struktur IKA - UII Jatim juga terdapat sejumlah tokoh. Diantaranya Muhammad Farela (Kajati Jatim), Elvis Jhoni (Wakajati Jatim), Heru Pramono (Ketua Pengadilan Negeri Surabaya), Ony Anwar (Wakil Bupati Ngawi), dan Sukamto Hadi (Sekkota Surabaya).
Diacara tersebut juga hadir Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, Ketua Lembaga perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai, serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) Bambang Susilo (nug/cl/oni)
(Dikutip dari Jawa Pos, Senin 31 januari 2011
SUSUNAN DPW IKA UII JAWA TIMUR PERIODE 2011-2016
1. Dewan Pembina :
Prof.DR.H.Mahmoed Zein,SH.,MSi.,APU.
Haryogi,SH.,MH.,MSi.
Muhammad Farella,SH,MH.
Elvis Jhoni,SH,MH.
Drs.HM.Faried
Drs.H.Abdul Haris.SH.,MSi.
HM.Thamrin SJ,BA.
Muhammad Ramli,SH.MH.
Ir.H.Bambang Susilo,MM.
2. Dewan Pakar :
DR.H.Soeharto,SIK.,SH.,MH.
DR.Drs.HM.Thalhah,SH.,MHum.
DR.H.Muhammmad Burhan,SE.,MSi.
DR.Jazim Hamidi,SH.,MHum.
Drs.Henry Subiyakto,SH.,MA.
H.Badri Baidawi,SH.,MH.
Drs.H.Taswin,MM.
3. Dewan Pengurus :
Ketua :Ir.H. Ichsan Suaidi
Wakil Ketua :H.Sukamto Hadi,SH.
H.Wahib Zainal,SH.MH.
H.Afif Hasbullah,SAg.SH.MH
H.Ony Anwar,ST.
Sekretaris :Muhammad Tasrifin,SH,MH,MM.
Wakil Sekretaris :H.Ibnu Faruq,SH.MHum.
Alfina Nur Utami,SE.
Ir.Ria Syahfutji,MHum.
Bendahara :Ir.HJ. Zubaidah.
Wakil Bendahara :Siti Marwiyah,SH.,MH.
Elce Mareta,ST.
DEPARTEMEN-DEPARTEMEN
JARINGAN BISNIS ALUMNI :
Koordinator :Drs.H.Budiharto Tasmo,MM.
Team :Ir.DJoko Wijono
Iwan Saleh,SH.
Ir. Sutrisna
Rony H.Tjahjono,SH. MH.
Dra.Atik Irawati
DR.Hadi Mustofa,SE.,MM.
MEDIA DAN KOMUNIKASI
KOORDINATOR :Tomy C Gutomo,SE.
Team :Sakti Hendrata,SH.,MHum.
Ir.Ruspandi
PEMBINAAN ALUMNI
KOORDINATOR :Totok Sugiarto,SH.MM.
Kediri :Lugito,SH,.MH.
Madiun :Rusdianto,SH.,MH.
Malang :Syaiful Arifin,SE.,MM.
Sidoarjo :H.Yahya Syam,SH.,MHum.
Madura :Chairil Utama,SH.
Besuki :Ir.H.Abdullah
Banyuwangi :Ir.Azhar Prasetyo
Banyuwangi :Sucipto,SH.
Probolinggo :H.A.Budiono,SH.CN.
Blitar :Dra.Hj.Eny Kasmawati,MM
Gresik :DR. Nurlaili,SE.,MM.
PENGABDIAN MASYARAKAT, HAM DAN ADVOKASI
KOORDINATOR :Heri Purwanto,SH,MHum.
Team :H.Zuhri,SH
Hj.Antik Budisulistiono,SH
Dokter Iwan Sumantri
Arif Mardianto,SH,MH.
Sudamiran,SIK,SH.HM.
DAKWAH
KOORDINATOR : H.Suwardi Bugis
Team : Hj.Erna Mastiningrum,SH,MKn.
Drs.sigit Sosiawan
H.Nuryadi,SH,MH.
Menurut Mahfud, organisasi keluarga yang dibentuk alumni UII tidak sekedar mengumpulkan para alumnus. Dia berharap, seluruh alumnus mampu menunjukkan keseriusan dalam penegakkan hukum. Termasuk menuntaskan kasus Kurupsi di Indonesia. "Untuk memberantas kejahatan, kita harus saling berkoordinasi dalam kebenaran" tandasnya.
Pria kelahiran Sampang, Madura itu mencontohkan menjamurnya mafia hukum di Indonesia. Kata Mahfud, hal itu menggambarkan pengorganisasian kebenaran yang belum kuat. "Jika kebenaran tidak diorganisasikan dengan baik nanti dikalahkan kezaliman", tuturnya.
Menurut Mahfud komitmen tersebut tidak hanya ditunjukkan kepada Pengurus DPW IKA-UII Jatim, tapi juga disampaikan untuk seluruh alumnusnya baik mereka yang bekerja sebagai penegak hukum maupun diperusahaan atau wirausaha. "Contohnya banyak . Misalnya pejabat yang sudah lengser lalu dimintai pertanggung jawaban atas perilakukan yang dilakukan dulu" tuturnya.
Mahfud berharap organisasi kekeluargaan seperti IKA-UII tidak dicampurkan dengan permasalahan politik praktis. Dia menyarankan alumni dengan berpolitik inspiratif demi membantu pembangunan negata. "Sebab politi praktis itu bukan organisasi. Bukan juga partisipan politik" tegas Mahfud.
Mahfud melantik Pengurus DPW IKA - UII Jatim Piriode 2011-2016 yang diketuai Ikhsan Suedi, Pemilik Citra Gading Group. Dalam Struktur IKA - UII Jatim juga terdapat sejumlah tokoh. Diantaranya Muhammad Farela (Kajati Jatim), Elvis Jhoni (Wakajati Jatim), Heru Pramono (Ketua Pengadilan Negeri Surabaya), Ony Anwar (Wakil Bupati Ngawi), dan Sukamto Hadi (Sekkota Surabaya).
Diacara tersebut juga hadir Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, Ketua Lembaga perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai, serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) Bambang Susilo (nug/cl/oni)
(Dikutip dari Jawa Pos, Senin 31 januari 2011
SUSUNAN DPW IKA UII JAWA TIMUR PERIODE 2011-2016
1. Dewan Pembina :
Prof.DR.H.Mahmoed Zein,SH.,MSi.,APU.
Haryogi,SH.,MH.,MSi.
Muhammad Farella,SH,MH.
Elvis Jhoni,SH,MH.
Drs.HM.Faried
Drs.H.Abdul Haris.SH.,MSi.
HM.Thamrin SJ,BA.
Muhammad Ramli,SH.MH.
Ir.H.Bambang Susilo,MM.
2. Dewan Pakar :
DR.H.Soeharto,SIK.,SH.,MH.
DR.Drs.HM.Thalhah,SH.,MHum.
DR.H.Muhammmad Burhan,SE.,MSi.
DR.Jazim Hamidi,SH.,MHum.
Drs.Henry Subiyakto,SH.,MA.
H.Badri Baidawi,SH.,MH.
Drs.H.Taswin,MM.
3. Dewan Pengurus :
Ketua :Ir.H. Ichsan Suaidi
Wakil Ketua :H.Sukamto Hadi,SH.
H.Wahib Zainal,SH.MH.
H.Afif Hasbullah,SAg.SH.MH
H.Ony Anwar,ST.
Sekretaris :Muhammad Tasrifin,SH,MH,MM.
Wakil Sekretaris :H.Ibnu Faruq,SH.MHum.
Alfina Nur Utami,SE.
Ir.Ria Syahfutji,MHum.
Bendahara :Ir.HJ. Zubaidah.
Wakil Bendahara :Siti Marwiyah,SH.,MH.
Elce Mareta,ST.
DEPARTEMEN-DEPARTEMEN
JARINGAN BISNIS ALUMNI :
Koordinator :Drs.H.Budiharto Tasmo,MM.
Team :Ir.DJoko Wijono
Iwan Saleh,SH.
Ir. Sutrisna
Rony H.Tjahjono,SH. MH.
Dra.Atik Irawati
DR.Hadi Mustofa,SE.,MM.
MEDIA DAN KOMUNIKASI
KOORDINATOR :Tomy C Gutomo,SE.
Team :Sakti Hendrata,SH.,MHum.
Ir.Ruspandi
PEMBINAAN ALUMNI
KOORDINATOR :Totok Sugiarto,SH.MM.
Kediri :Lugito,SH,.MH.
Madiun :Rusdianto,SH.,MH.
Malang :Syaiful Arifin,SE.,MM.
Sidoarjo :H.Yahya Syam,SH.,MHum.
Madura :Chairil Utama,SH.
Besuki :Ir.H.Abdullah
Banyuwangi :Ir.Azhar Prasetyo
Banyuwangi :Sucipto,SH.
Probolinggo :H.A.Budiono,SH.CN.
Blitar :Dra.Hj.Eny Kasmawati,MM
Gresik :DR. Nurlaili,SE.,MM.
PENGABDIAN MASYARAKAT, HAM DAN ADVOKASI
KOORDINATOR :Heri Purwanto,SH,MHum.
Team :H.Zuhri,SH
Hj.Antik Budisulistiono,SH
Dokter Iwan Sumantri
Arif Mardianto,SH,MH.
Sudamiran,SIK,SH.HM.
DAKWAH
KOORDINATOR : H.Suwardi Bugis
Team : Hj.Erna Mastiningrum,SH,MKn.
Drs.sigit Sosiawan
H.Nuryadi,SH,MH.
Rabu, 26 Januari 2011
Kunjungan HIPMI Surabaya kepada Rektor Universitas Narotama
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Surabaya pada hari selasa tanggal 25 Januari 2011 bertempat di Ruang Rektor mengadakan kunjungan kepada Bapak rektor Universitas Narotama Surabaya, dari pihak HIPMI hadir 3 orang dipimpin oleh Muhammad Agung Rizki, sedangkan dari UMKM Center Unnar hadir M.Tasrifin selaku Ketua UMKM Center. Sebagian besar pengusaha yang tergabung dalam wadah HIPMI masih kuliah. Ketiga pengurus HIPMI yang berkunjung ke Bapak Rektor juga masih berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya dan salah satunya sudah mendapatkan pembinaan dari Bank Mandiri dalam program pembinaan pengusaha Muda Mandiri. Direncanakan akan ditindak lanjuti dalam bentuk MoU antara HIPMI Surabaya dengan Universitas Narotama. Dalam kesempatan tersebut Rektor Universitas Narotama Surabaya mempersilahkan HIPMI mengadakan kegiatan di Universitas Narotama termasuk menggunakan IT milik Unnar yang baru dipakai 10 % untuk memberdayakan pengusaha muda. Bapak Rektor berharap HIPMI bisa menularkan jiwa entrepreneur kepada mahasiswa Unnar yang sudah dicanangkan siap berwirausaha bukan mencari kerja. Dengan demikian kedepan Indonesia tumbuh para wirausahawan muda baru atau pemula yang lebih banyak. sekarang ini wirausaha muda Indonesia baru 0,18% sedangngkan David Mc Claland mensyaratkan 2%, Mau seperti Singapura yang 6% ? Ayo kita pacu Mahasiswa kita menjadi Entrepreneur.
Selasa, 25 Januari 2011
INDONESIA KEKURANGAN DOSEN YANG BERGELAR DOKTOR
PENDIDIKAN - PENDIDIKAN
Jum'at, 17 Desember 2010 , 08:28:00 (JP)
Indonesia Alami Krisis Doktor
Dari 270 Ribu Dosen, Kurang dari 10 Persen Lulusan S3
JAKARTA - Ketersediaan doktor di Indonesia memasuki masa kritis. Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh mengatakan pemerintah segera mempercepat pendidikan bagi para doktor di Indonesia. Sebabnya saat ini Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mencatat kebutuhan tinggi lulusan strata-3 untuk menggerakkan perguruan tinggi nasional. Jumlah kebutuhan Indonesia saat ini mencapai 7 ribu orang doktor.
"Karena itu Kemendiknas menargetkan percepatan paling tidak sampai 2015 20 persen dari dosen di semua universitas di Indonesia lulusan S3," ujar mantan rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) tersebut dalam pembukaan International Scientist Summit 2010 di Istana Wakil Presiden, kemarin (16/12).
Nuh mengatakan, saat ini terdapat 270 ribu dosen di Indonesia dan hanya 23 ribu, atau kurang dari 10 persen diantaranya yang bertitel strata-3 alias doktor. Karena itu Kemendiknas menargetkan tiap tahun harus ada doktor baru yang berjumlah minimal tujuh ribu orang. Selain untuk menggerakkan perguruan tinggi, kata Nuh, para doktor juga sangat dibutuhkan untuk riset berbagai macam bidang. "Program ini akan disokong dengan sejumlah beasiswa baik dari Kemendiknas maupun dari luar negeri," kata Nuh.
Dengan beasiswa yang tersedia saat ini baik itu dari Kemendiknas atau dengan berbagai negara rencana itu besar kemungkinan akan terealisasi. Terkait dengan perguruan tinggi secara kelembagaan, Nuh menambahkan, universitas di Indonesia saat ini tidak boleh lagi memposisikan dalam fase investasi sumber daya manusia. Kampus harus memberikan makna lebih riil dalam penemuan produk-produk inovatif.
"Fasenya bukan lagi fase investasi tapi sudah saatnya perguruan tinggi memberikan makna dalam produk-produk inovatif baik yang sifatnya tangible maupun intangible," ujar mantan Menkominfo itu.
Kepada ilmuwan-ilmuwan yang kini berada di dalam dan luar negeri, Nuh berpesan agar membangun jaringan yang erat dengan Tanah Air. Meski berada di negeri orang, para ilmuwan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada bangsa Indonesia yang merupakan kampung halaman mereka. Kemampuan kita dan kecintaan dalam memberikan makna kepada bangsa adalah hakekat dari nasionalisme ilmuwan.
"Nasionalisme bukan ditentukan locus (tempat) seseorang tapi fungsi kemanfaatan yang dia berikan kepada bangsa ini. Meskipun locus nya di Indonesia, kalau dia hanya mengeruk kekayaan Indonesia, itu bukanlah nasionalisme," katanya.(zul/kum)
Jum'at, 17 Desember 2010 , 08:28:00 (JP)
Indonesia Alami Krisis Doktor
Dari 270 Ribu Dosen, Kurang dari 10 Persen Lulusan S3
JAKARTA - Ketersediaan doktor di Indonesia memasuki masa kritis. Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh mengatakan pemerintah segera mempercepat pendidikan bagi para doktor di Indonesia. Sebabnya saat ini Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mencatat kebutuhan tinggi lulusan strata-3 untuk menggerakkan perguruan tinggi nasional. Jumlah kebutuhan Indonesia saat ini mencapai 7 ribu orang doktor.
"Karena itu Kemendiknas menargetkan percepatan paling tidak sampai 2015 20 persen dari dosen di semua universitas di Indonesia lulusan S3," ujar mantan rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) tersebut dalam pembukaan International Scientist Summit 2010 di Istana Wakil Presiden, kemarin (16/12).
Nuh mengatakan, saat ini terdapat 270 ribu dosen di Indonesia dan hanya 23 ribu, atau kurang dari 10 persen diantaranya yang bertitel strata-3 alias doktor. Karena itu Kemendiknas menargetkan tiap tahun harus ada doktor baru yang berjumlah minimal tujuh ribu orang. Selain untuk menggerakkan perguruan tinggi, kata Nuh, para doktor juga sangat dibutuhkan untuk riset berbagai macam bidang. "Program ini akan disokong dengan sejumlah beasiswa baik dari Kemendiknas maupun dari luar negeri," kata Nuh.
Dengan beasiswa yang tersedia saat ini baik itu dari Kemendiknas atau dengan berbagai negara rencana itu besar kemungkinan akan terealisasi. Terkait dengan perguruan tinggi secara kelembagaan, Nuh menambahkan, universitas di Indonesia saat ini tidak boleh lagi memposisikan dalam fase investasi sumber daya manusia. Kampus harus memberikan makna lebih riil dalam penemuan produk-produk inovatif.
"Fasenya bukan lagi fase investasi tapi sudah saatnya perguruan tinggi memberikan makna dalam produk-produk inovatif baik yang sifatnya tangible maupun intangible," ujar mantan Menkominfo itu.
Kepada ilmuwan-ilmuwan yang kini berada di dalam dan luar negeri, Nuh berpesan agar membangun jaringan yang erat dengan Tanah Air. Meski berada di negeri orang, para ilmuwan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada bangsa Indonesia yang merupakan kampung halaman mereka. Kemampuan kita dan kecintaan dalam memberikan makna kepada bangsa adalah hakekat dari nasionalisme ilmuwan.
"Nasionalisme bukan ditentukan locus (tempat) seseorang tapi fungsi kemanfaatan yang dia berikan kepada bangsa ini. Meskipun locus nya di Indonesia, kalau dia hanya mengeruk kekayaan Indonesia, itu bukanlah nasionalisme," katanya.(zul/kum)
Jumat, 21 Januari 2011
Pelatihan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB)
PROPOSAL
PELATIHAN PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN DAN PROPOSAL KREDIT BAGI BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES – PROVIDERS / KONSULTAN KEUANGAN MITRA BANK ( BDS-P / KKMB)
TINGKAT DASAR
Di UMKM Center Universitas Narotama Surabaya
Tanggal ..... s/d ....... Agustus 2010
(selama 3 hari)
A. Pengantar
Pengembangan dan peningkatan kompetensi BDS-P / KKMB dalam melaksanakan jasa – jasa berkaitan dengan pengembangan bisnis terutama akses kredit perbankan terhadap UMKM perlu didukung oleh semua pihak. Untuk itu perlu adanya peningkatan kompetensi yang profesional dan mandiri dengan mengfungsikan dan menfasilitasi BDS-P/KKMB secara terpadu melalui capacity building dan peningkatan skill BDS-P/KKMB terkait dengan jasa industri perbankan, khususnya produk-produk perbankan sehingga dapat berperan secara aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan UMKM, sekaligus mengembangkan jaringan antara Bank dengan BDS-P / KKMB sehingga terciptanya suatu peran mediasi yang baik berdapak pada peningkatan jasa-jasa bagi sektor UMKM. Memasuki tahun 2009 ada suatu fenomena cukup menarik dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Sebagaimana kita sering baca dan dengar di berbagai media, komitmen banyak pihak kepada UMKM nampaknya tidak perlu diragukan lagi. Hampir semua perbankan menjadikan UMKM sebagai sasaran pasar yang cukp strategis, bandingkan dengan kondisi seblum krismon.
Mengembangkan UMKM tidaklah cukup hanya dengan komitmen saja, justru yang jauh lebih penting adalah bagaimana implementasinya di lapangan? Instrumen pendukung UMKM relatif sudah cukup baik, ada good will dari Pemerintah, Perbankan, Asosiasi Bisnis, Sektor Swasta, termasuk di dalamnya adalah ketersediaan Lembaga Jasa Layanan Usaha ( BDS-Provider / KKMB ) yang saat ini telah tumbuh di hampir setiap Kota / Kabupaten.
B. Maksud dan Tujuan Pelatihan
B. 1. Maksud
Maksud diselenggarakan Pelatihan Penyusunan Studi Kelayakan dan Proposal Kredit Bagi BDS-P/KKMB adalah memberikan penguatan dan pengethuan dalam penyusunan studi kelayakan usaha dan proposal kredit sesuai dengan kebutuhan BDS-P/KKMB dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur.
B. 2. Tujuan Pelatihan
Tujuan Pelatihan Penyusunan Studi Kelayakan dan Proposal Kredit Bagi BDS-P/KKMB adalah sebagai berikut :
(a). Tujuan Umum :
Memberikan pengetahuan kepada BDS-P/KKMB dalam penyusunan kelayakan usaha dan proposal kredit guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan tenaga ahli BDS-P di bidang keuangan dalam rangka pengembangan UMKM.
(b). Tujuan Khusus :
o BDS-P/KKMB dapat membaca dan memahami laporan keuangan UMKM,
o BDS-P/KKMB mampu melakukan analisis kinerja keuangan UMKM,
o BDS-P/KKMB dapat melakukan analisa kelayakan investasi UMKM,
o BDS-P/KKMB mengenal operasional berbagai jenis lembaga keuangan termasuk perbankan.
o BDS-P/KKMB dapat meningkatkan portofolio pembiayaan dari sektor perbankan kepada UMKM melalui kegiatan intermediasi,
o Meningkatkan kapasitas BDS-P/KKMB dalam mebuat rencana bisnis untuk UMKM dan kliennya.
o Meningkatkan kemampuan anggota BDS-P/KKMB dalam membuat analisa model pembiayaan komoditas potensial melalui lending model.
C. Peserta Pelatihan
Peserta kegiatan Pelatihan Penyusunan Studi Kelayakan dan Proposal Kredit Bagi BDS-P/KKMB berjumlah 30 orang
Adapun peserta pelatihan antara lain :
1. LPM / LPPM PTS / PTS
2. Unit Mikro Perbankan / Perbankan Syariah
3. BPR / BPRS
4. Konsultan Keuangan
5. PKBL BUMN
6. Dinas dinas yang membina UMKM
7. Mahasiswa semester akhir.
8. Lembaga Keuangan Mikro / Mikro Syariah
9. Koperasi / Koperasi Syariah
10. LSM Pendamping UKM.
11. Peminat lainnya.
D. Materi
Secara umum materi yang diajarkan adalah yang berkaitan dengan pengembangan UMKM, aspek keuangan, perkreditan/perbankan. Khusus untuk pelatihan yanag akan dilaksanakan dimana pesertanya adalah mereka yang tidak memiliki latar belakang keuangan yang cukup, materi pelatihan yang diberikan adalah ”Dasar Manajemen Keuangan dan Metode Analisa Investasi UMKM”.
Materi yang akan diberikan dalam pelatihan adalah sebagai berikut :
Mengelola Hambatan (Breaking Your Mental Block)
Pemberdayaan KKMB dan Pemberdayaan UMKM
Pengenalan Perbankan
Pengenalan Perkreditan
Pengantar Akuntansi
Analisis Laporan Keuangan Usaha
Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Usaha dan Proposal Kredit
Aspek Hukum Perusahaan
Aspek Keuangan
Pemasaran Jasa BDS-P / KKMB
Aplikasi Komputer dalam Studi Kelayakan Usaha
Studi Kasus Kelayakan Usaha
Presentasi Studi Kasus
Monitoring Kredit oleh BDS-P /KKMB
Evaluasi Pelatihan
Rencanaan Tindak Lanjut Pelatihan
E. Metode Penyampaian
Metode penyampaian materi dalam seminar ini adalah :
1. Ceramah / tatap muka
2. Diskusi / Tanya Jawab
3. Studi Kasus / Simulasi
F. ORGANISASI DAN PERSONIL PELAKSANA PELATIHAN
Kegiatan Pelatihan Penyusunan Studi Kelayakan dan Proposal Kredit Bagi BDS-P/KKMB ini dilaksanakan oleh BDS-P/KKMB ”UMKM CENTER UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA” yang bekerjasama dengan Bank Indonesia Surabaya dan Satgasda Jawa Timur. Sedangkan materi pelatihan disampaikan oleh trainer / Intstruktur yang berpengalaman di bidangnya. Untuk memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan maka disusunlah stuktur panitia pelaksana (training provider) sebagai berikut :
Pembina : Ketua Pembina Yayasan Gita Patria
Pelindung : Rektor Universitas Narotama
Penasihat : Ketua Pelaksana Harian satgasda
BDSP/KKMB Jawa Timur/Deputi Pemimpin
Bank Indonesia Surabaya.
• Ketua Tim Pelaksana Pelatihan : M. Tasrifin, SH.MH.MM.
• Pelaksana harian : I Gede Arimbawa,SE,MM.
• Pendaftaran peserta :
• Administrasi :
• Pengarah Acara :
•
• Instruktru / Trainer : 1. Ir. Nasakti Nasution (BI Surabaya)
2. Ir. Reswanda T.Ade ( Wadir PT, Global
Solusi Unnar)
3. Dr. Deddy Marciano, SE,MM
(Konsultan)
4. M. Tasrifin, SH. MH.MM.
( UMKM Center Unnar)
5. DR. Arazy Alimudin,SE.MM
(Dekan FE Unnar)
G. Waktu dan Tempat
Kegiatan Pelatihan Penyusunan Studi Kelayakan dan Proposal Kredit Bagi BDS-P/KKMB dilaksanakan selama 3 (tiga) hari efektif dengan perincian sebagai beikut :
o Tanggal : ...... s/d Agustus 2010
o Waktu : 08.00 – 17.00 Wib
o Tempat : Menara Narotama,
Jhalan Arif Rahman Hakim Surabaya.
H. Jadual Kegiatan Pelatihan
Penyelenggaraan pelatihan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari efektif dengan rincian acara sebagai berikut : ( terlampir)
I. Biaya pelatihan
Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap orang / peserta.
J. Sponsorship
Jika ada dukungan kepanitiaan dipandang perlu adanya sponsor kegiatan dan dimuat
Dalam Metropolis harian Jawa Pos.
K. Anggaran
Sedang dalam proses pembuatan.
L. Penutup
Demikian proposal kegiatan Pelatihan Penyusunan Studi Kelayakan dan Proposal Kredit Bagi BDS-Provider / KKMB ini kami sampaikan, semoga bermanfaat.
Untuk selanjutnya kami mengharap masukan dan saran dari Ibu Ketua Pembina Yayasan Gita Patria dan Bapak Rektor Universitas Narotama Surabaya.
Surabaya, 24 Juni 2010
Hormat kami,
UMKM CENTER UNIVERSITAS NAROTAMA
M. Tasrifin, SH.MH.MM
Ketua
PELATIHAN PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN DAN PROPOSAL KREDIT BAGI BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES – PROVIDERS / KONSULTAN KEUANGAN MITRA BANK ( BDS-P / KKMB)
TINGKAT DASAR
Di UMKM Center Universitas Narotama Surabaya
Tanggal ..... s/d ....... Agustus 2010
(selama 3 hari)
A. Pengantar
Pengembangan dan peningkatan kompetensi BDS-P / KKMB dalam melaksanakan jasa – jasa berkaitan dengan pengembangan bisnis terutama akses kredit perbankan terhadap UMKM perlu didukung oleh semua pihak. Untuk itu perlu adanya peningkatan kompetensi yang profesional dan mandiri dengan mengfungsikan dan menfasilitasi BDS-P/KKMB secara terpadu melalui capacity building dan peningkatan skill BDS-P/KKMB terkait dengan jasa industri perbankan, khususnya produk-produk perbankan sehingga dapat berperan secara aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan UMKM, sekaligus mengembangkan jaringan antara Bank dengan BDS-P / KKMB sehingga terciptanya suatu peran mediasi yang baik berdapak pada peningkatan jasa-jasa bagi sektor UMKM. Memasuki tahun 2009 ada suatu fenomena cukup menarik dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Sebagaimana kita sering baca dan dengar di berbagai media, komitmen banyak pihak kepada UMKM nampaknya tidak perlu diragukan lagi. Hampir semua perbankan menjadikan UMKM sebagai sasaran pasar yang cukp strategis, bandingkan dengan kondisi seblum krismon.
Mengembangkan UMKM tidaklah cukup hanya dengan komitmen saja, justru yang jauh lebih penting adalah bagaimana implementasinya di lapangan? Instrumen pendukung UMKM relatif sudah cukup baik, ada good will dari Pemerintah, Perbankan, Asosiasi Bisnis, Sektor Swasta, termasuk di dalamnya adalah ketersediaan Lembaga Jasa Layanan Usaha ( BDS-Provider / KKMB ) yang saat ini telah tumbuh di hampir setiap Kota / Kabupaten.
B. Maksud dan Tujuan Pelatihan
B. 1. Maksud
Maksud diselenggarakan Pelatihan Penyusunan Studi Kelayakan dan Proposal Kredit Bagi BDS-P/KKMB adalah memberikan penguatan dan pengethuan dalam penyusunan studi kelayakan usaha dan proposal kredit sesuai dengan kebutuhan BDS-P/KKMB dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur.
B. 2. Tujuan Pelatihan
Tujuan Pelatihan Penyusunan Studi Kelayakan dan Proposal Kredit Bagi BDS-P/KKMB adalah sebagai berikut :
(a). Tujuan Umum :
Memberikan pengetahuan kepada BDS-P/KKMB dalam penyusunan kelayakan usaha dan proposal kredit guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan tenaga ahli BDS-P di bidang keuangan dalam rangka pengembangan UMKM.
(b). Tujuan Khusus :
o BDS-P/KKMB dapat membaca dan memahami laporan keuangan UMKM,
o BDS-P/KKMB mampu melakukan analisis kinerja keuangan UMKM,
o BDS-P/KKMB dapat melakukan analisa kelayakan investasi UMKM,
o BDS-P/KKMB mengenal operasional berbagai jenis lembaga keuangan termasuk perbankan.
o BDS-P/KKMB dapat meningkatkan portofolio pembiayaan dari sektor perbankan kepada UMKM melalui kegiatan intermediasi,
o Meningkatkan kapasitas BDS-P/KKMB dalam mebuat rencana bisnis untuk UMKM dan kliennya.
o Meningkatkan kemampuan anggota BDS-P/KKMB dalam membuat analisa model pembiayaan komoditas potensial melalui lending model.
C. Peserta Pelatihan
Peserta kegiatan Pelatihan Penyusunan Studi Kelayakan dan Proposal Kredit Bagi BDS-P/KKMB berjumlah 30 orang
Adapun peserta pelatihan antara lain :
1. LPM / LPPM PTS / PTS
2. Unit Mikro Perbankan / Perbankan Syariah
3. BPR / BPRS
4. Konsultan Keuangan
5. PKBL BUMN
6. Dinas dinas yang membina UMKM
7. Mahasiswa semester akhir.
8. Lembaga Keuangan Mikro / Mikro Syariah
9. Koperasi / Koperasi Syariah
10. LSM Pendamping UKM.
11. Peminat lainnya.
D. Materi
Secara umum materi yang diajarkan adalah yang berkaitan dengan pengembangan UMKM, aspek keuangan, perkreditan/perbankan. Khusus untuk pelatihan yanag akan dilaksanakan dimana pesertanya adalah mereka yang tidak memiliki latar belakang keuangan yang cukup, materi pelatihan yang diberikan adalah ”Dasar Manajemen Keuangan dan Metode Analisa Investasi UMKM”.
Materi yang akan diberikan dalam pelatihan adalah sebagai berikut :
Mengelola Hambatan (Breaking Your Mental Block)
Pemberdayaan KKMB dan Pemberdayaan UMKM
Pengenalan Perbankan
Pengenalan Perkreditan
Pengantar Akuntansi
Analisis Laporan Keuangan Usaha
Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Usaha dan Proposal Kredit
Aspek Hukum Perusahaan
Aspek Keuangan
Pemasaran Jasa BDS-P / KKMB
Aplikasi Komputer dalam Studi Kelayakan Usaha
Studi Kasus Kelayakan Usaha
Presentasi Studi Kasus
Monitoring Kredit oleh BDS-P /KKMB
Evaluasi Pelatihan
Rencanaan Tindak Lanjut Pelatihan
E. Metode Penyampaian
Metode penyampaian materi dalam seminar ini adalah :
1. Ceramah / tatap muka
2. Diskusi / Tanya Jawab
3. Studi Kasus / Simulasi
F. ORGANISASI DAN PERSONIL PELAKSANA PELATIHAN
Kegiatan Pelatihan Penyusunan Studi Kelayakan dan Proposal Kredit Bagi BDS-P/KKMB ini dilaksanakan oleh BDS-P/KKMB ”UMKM CENTER UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA” yang bekerjasama dengan Bank Indonesia Surabaya dan Satgasda Jawa Timur. Sedangkan materi pelatihan disampaikan oleh trainer / Intstruktur yang berpengalaman di bidangnya. Untuk memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan maka disusunlah stuktur panitia pelaksana (training provider) sebagai berikut :
Pembina : Ketua Pembina Yayasan Gita Patria
Pelindung : Rektor Universitas Narotama
Penasihat : Ketua Pelaksana Harian satgasda
BDSP/KKMB Jawa Timur/Deputi Pemimpin
Bank Indonesia Surabaya.
• Ketua Tim Pelaksana Pelatihan : M. Tasrifin, SH.MH.MM.
• Pelaksana harian : I Gede Arimbawa,SE,MM.
• Pendaftaran peserta :
• Administrasi :
• Pengarah Acara :
•
• Instruktru / Trainer : 1. Ir. Nasakti Nasution (BI Surabaya)
2. Ir. Reswanda T.Ade ( Wadir PT, Global
Solusi Unnar)
3. Dr. Deddy Marciano, SE,MM
(Konsultan)
4. M. Tasrifin, SH. MH.MM.
( UMKM Center Unnar)
5. DR. Arazy Alimudin,SE.MM
(Dekan FE Unnar)
G. Waktu dan Tempat
Kegiatan Pelatihan Penyusunan Studi Kelayakan dan Proposal Kredit Bagi BDS-P/KKMB dilaksanakan selama 3 (tiga) hari efektif dengan perincian sebagai beikut :
o Tanggal : ...... s/d Agustus 2010
o Waktu : 08.00 – 17.00 Wib
o Tempat : Menara Narotama,
Jhalan Arif Rahman Hakim Surabaya.
H. Jadual Kegiatan Pelatihan
Penyelenggaraan pelatihan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari efektif dengan rincian acara sebagai berikut : ( terlampir)
I. Biaya pelatihan
Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap orang / peserta.
J. Sponsorship
Jika ada dukungan kepanitiaan dipandang perlu adanya sponsor kegiatan dan dimuat
Dalam Metropolis harian Jawa Pos.
K. Anggaran
Sedang dalam proses pembuatan.
L. Penutup
Demikian proposal kegiatan Pelatihan Penyusunan Studi Kelayakan dan Proposal Kredit Bagi BDS-Provider / KKMB ini kami sampaikan, semoga bermanfaat.
Untuk selanjutnya kami mengharap masukan dan saran dari Ibu Ketua Pembina Yayasan Gita Patria dan Bapak Rektor Universitas Narotama Surabaya.
Surabaya, 24 Juni 2010
Hormat kami,
UMKM CENTER UNIVERSITAS NAROTAMA
M. Tasrifin, SH.MH.MM
Ketua
Kerjasama Universitas Narotama dengan HIPMI Surabaya
HIPMI Surabaya akan berkerjasama dengan Universitas Narotama Surabaya, sudah diadakan pertemuan awal di Ruang UMKM Center Unnar, dari Pihak HIPMI Surabaya hadir M.Agung Rizki dan dua orang stafnya, direncanakan direncanakan dalam waktu dekat dari Pihak HIPMI akan menghadap Bapak Rektor Universitas Narotama Surabaya dalam rangka persiapan kerjasama.
Kerjasama ini dimaksudkan untuk melatih Mahasiswa Universitas Narotama Surabaya menjadi Wirausaha Muda Sukses berbasis Intelektual, antara lain berupa Business Sharing dan bidang bidang lainnya. Selama ini wirauasahawan muncul secara alamiah. Universitas Narotama bermaksud mencetak Wirausahawan yang intelek dan Inteltual yang berjiwa wirausaha, dengan demikian kedepan bisnisnya mampu bertahan beberapa generasi. Tidak seperti sekarang ini rata rata hanya bertahan satu generasi karena tumbuhnya secara alamiah, belum lagi kalau terjadi suksesi atau alih generasi biasanya penerusnya sibuk tentang pembagian warisan malah bukan tentang kelanjutan bisnis orang tuanya. Jangan heran kalau ada pameo yang mengatakan : " dinegeri kita ini generi pertama adalah yang membesarkan, generasi kedua yang menghabiskan, generasi ketiga adalah yang menghancurkan" dan hanya sangat sedikit yang suksesinya mulus.
Pada tanggal 30 Desember 2010 UMKM Center Unnar telah menyelenggarakan Pelatihan dalam bentuk Workshop, bertempat di Ruang Perpustakaan Masjid Shalahuddin Puri Surya Jaya, Gedangan, Sidoarjo. Workshop tersebut diikuti oleh 4 Koperasi Wanita (Kopwan) yang terdiri dati 16 orang peserta, mereka sebagian terdiri dari pengawas, Ketua, Sekretaris dan bendahara.
Materi Workshop adalah Akuntansi / pembukuan koperasi, bertindak selaku trainer adalah : Tasrifin, Nurul Aini dan dibantu oleh seprang mahasiswa Fakultas Ekonomi.
Para peserta berharap adanya pelatihan dengan topik yang lainnya.
Kerjasama ini dimaksudkan untuk melatih Mahasiswa Universitas Narotama Surabaya menjadi Wirausaha Muda Sukses berbasis Intelektual, antara lain berupa Business Sharing dan bidang bidang lainnya. Selama ini wirauasahawan muncul secara alamiah. Universitas Narotama bermaksud mencetak Wirausahawan yang intelek dan Inteltual yang berjiwa wirausaha, dengan demikian kedepan bisnisnya mampu bertahan beberapa generasi. Tidak seperti sekarang ini rata rata hanya bertahan satu generasi karena tumbuhnya secara alamiah, belum lagi kalau terjadi suksesi atau alih generasi biasanya penerusnya sibuk tentang pembagian warisan malah bukan tentang kelanjutan bisnis orang tuanya. Jangan heran kalau ada pameo yang mengatakan : " dinegeri kita ini generi pertama adalah yang membesarkan, generasi kedua yang menghabiskan, generasi ketiga adalah yang menghancurkan" dan hanya sangat sedikit yang suksesinya mulus.
Pada tanggal 30 Desember 2010 UMKM Center Unnar telah menyelenggarakan Pelatihan dalam bentuk Workshop, bertempat di Ruang Perpustakaan Masjid Shalahuddin Puri Surya Jaya, Gedangan, Sidoarjo. Workshop tersebut diikuti oleh 4 Koperasi Wanita (Kopwan) yang terdiri dati 16 orang peserta, mereka sebagian terdiri dari pengawas, Ketua, Sekretaris dan bendahara.
Materi Workshop adalah Akuntansi / pembukuan koperasi, bertindak selaku trainer adalah : Tasrifin, Nurul Aini dan dibantu oleh seprang mahasiswa Fakultas Ekonomi.
Para peserta berharap adanya pelatihan dengan topik yang lainnya.
Kamis, 20 Januari 2011
"SUKSES BUKAN HAK ANDA"
Sekian lama Anda mendengar yargon-yargon " sukses adalah HAK anda", "Anda ber-HAK untuk sukses" dan lain sebagainya, kemudian The H.U.M.A.N Technology mengklaim bahwa sukses BUKAN HAK Anda. Ya anda berhak untuk kaget.
Sebelum melanjutkan kekagetan Anda, saya ingin membicarakan dulu definisi "hak" dan "sukses". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak adalah kekuasaan atau wewenang untuk menuntut. Sedangkan dalam bahasa Inggris , arti hak atau right kurang lebih sama artinya dalam bahasa Insonesia, a freedom that is morally or legally due to a person. Meneliti kata "hak" disini akan membawa anda pada suatu pemahaman bahwa anda mempunyai wewenang atau diperbolehkan untuk menuntut atau meminta. dengan demikian kalimat "sukses adalah HAK Anda" bisa anda artikan sebagai anda diperbolehkan (mempunyai wewenang) untuk menuntut atau meminta kesuksesan. bagaimana kalau saya tidak menuntut atau memintanya? Tidak apa-apa tidak masalah.
Anda penasarankan, silahkan baca Buku Human Technology tulisan Hery Ratno dan Nugroho Nusantoro.
Sebelum melanjutkan kekagetan Anda, saya ingin membicarakan dulu definisi "hak" dan "sukses". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak adalah kekuasaan atau wewenang untuk menuntut. Sedangkan dalam bahasa Inggris , arti hak atau right kurang lebih sama artinya dalam bahasa Insonesia, a freedom that is morally or legally due to a person. Meneliti kata "hak" disini akan membawa anda pada suatu pemahaman bahwa anda mempunyai wewenang atau diperbolehkan untuk menuntut atau meminta. dengan demikian kalimat "sukses adalah HAK Anda" bisa anda artikan sebagai anda diperbolehkan (mempunyai wewenang) untuk menuntut atau meminta kesuksesan. bagaimana kalau saya tidak menuntut atau memintanya? Tidak apa-apa tidak masalah.
Anda penasarankan, silahkan baca Buku Human Technology tulisan Hery Ratno dan Nugroho Nusantoro.
Selasa, 18 Januari 2011
IKA UII Jatim Gelar Muswil dan Reuni Akbar
Mengawali 2011, Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII) punya hajatan besar. Yakni menyelenggarakan Musyawarah Wilayah (Muswil) dan Reuni Akbar. Kegiatan tersebut akan digelar pada Minggu, 30 Januari 2011, pukul 08.00, di Royal Ballroom Hotel JW Marriott Surabaya.
Sekitar 1.000 alumnus UII yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jatim diperkirakan bakal hadir di acara tersebut. ’’Sampai saat ini sekitar 500 alumnus sudah memberikan konfirmasi kehadiran,’’ kata Ketua Panitia Muswil dan Reuni Akbar IKA UII Jatim Ibnu Faruq (10/1).
Sejumlah tokoh nasional alumnus UII bakal hadir. Di antaranya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas, Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim, Ketua Lembaga Perlindunan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai, Anggota Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah. Tokoh lain seperi Hakim Agung Artidjo Alkostar dan Sri Murwahyuni juga direncanakan hadir.
Sementara para tokoh alumnus di Jatim yang akan hadir antara lain Kepala Kejaksan Tinggi (Kajati) Jatim Mohammad Farella, Wakajati Jatim Elvis Johny, Sekkota Surabaya Sukamto Hadi, dan Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono.
Agenda utama acara tersebut adalah memilih pengurus baru IKA UII Jatim periode 2011-2016. Selain itu tentu saja untuk meningkatkan silaturahmi antar alumnus UII dari berbagai angkatan dan kalangan yang ada di Jatim. Apalagi sejumlah alumnus UII di Jatim juga menduduki posisi-posisi strategis di berbagai bidang. ’’Kekuatan tersebut perlu disinergikan untuk menjaga komitmen dalam penegakan amar ma’ruf nahi munkar,’’ Sekretaris DPW IKA UII Jatim Tasrifin.
Tasrifin berharap banyak alumnus-alumnus muda UII yang hadir di acara tersebut. Termasuk para alumnus yang belum memiliki pekerjaan. Dengan bertemu sesama alumnus, kata Tasrifin, akan memperluas networking dan memunculkan banyak peluang baru yang sangat bermanfaat.
Para alumnus UII di Jatim diharapkan segera mendaftarkan diri kepada panitia. Untuk informasi selengkapnya bisa menghubungi Ibnu Faruq (087853593389), Ria Syahfutji (087853026999), Siti Marwiyah (08179628845), atau Tomy C. Gutomo 0816916344.(*)
Langganan:
Postingan (Atom)